• Kamis, 2 Februari 2023

Anthony Budiawan Nilai Perppu Cipta Kerja Melanggar Konstitusi

- Selasa, 3 Januari 2023 | 14:46 WIB

Teropongpolitik.com - Anthony Budiawan Managing Director Political Economy and Policy Studies kritisi pemerintah yang menerbitkan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang menjadi sorotan publik.

Menurutnya, bahwa DPR mempunyai wewenang untuk memberhentikan presiden karena menerbitkan Perppu Cipta Kerja yang melanggar hukum termasuk konstitusi.

“Kalau DPR diam saja maka DPR otomatis juga melanggar konstitusi: bersekongkol. Terus, rakyat bisa apa?,” cuitnya di akun Twitter pribadinya @AnthonyBudiawan, pada Selasa 3 Januari 2023.

Baca Juga: Tolak Keras Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, AHY: “Memundurkan Kualitas Demokrasi”

“Waspada: sejarah menunjukkan kemarahan rakyat selalu berakibat fatal!” ulasnya.

Sebelumnya diketahui, berdasarkan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 MK menyampaikan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusionalitas bersyarat karena cacat secara formil.

Pemerintah dikasih jangka waktu paling lama dua tahun untuk memperbaiki sejak putusan pada tanggal 25 November 2022 lalu. Apabila tidak kunjung dilakukan perbaikan maka UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional secara permanen.

Baca Juga: Rocky Gerung: Bisa Saja Nanti Ada Perppu Penundaan Pemilu

Sehingga UU yang telah dicabut atau diubah oleh UU Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali. Karena terbitnya Perppu ini, putusan MK otomatis gugur.

Ekonom Senior, Rizal Ramli juga menyoroti bagaimana kembalinya Perppu Cipta Kerja.

Halaman:

Editor: Bobby Darmanto

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Era Jokowi Bisa Jadi Lebih Berbahaya Dari Era Soeharto

Senin, 12 Desember 2022 | 15:54 WIB
X