Rocky Gerung: Bisa Saja Nanti Ada Perppu Penundaan Pemilu

Teropongpolitik.com - Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari perihal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) yang diterbitkan Presiden Joko Widodo usai penolakkan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurutnya Perppu bisa menjadi alat andalan Jokowi untuk menggebuk siapa pun yang menghalangi ambisinya.

“Kita tahu di otak Jokowi dari awal ‘ya silakan MK bikin apa toh gue masih punya peralatan yang namanya Perppu’. Perppu jadi semacam andalan untuk menggebuk siapa pun dan untuk meloloskan ambisi pakai Perppu,” kata Rocky dalam kanal Youtube-nya, pada Selasa (3/1/2022).

Baca Juga: AHY: Hukum Dibentuk untuk Melayani Kepentingan Rakyat, Bukan Kepentingan Elite

Rocky lantas menyinggung mengenai pemilihan umum (Pemilu) yang rencananya akan digelar pada 2024 mendatang. Ia meyakini, jika nanti timbul permasalahan, maka Jokowi kembali akan menerbitkan Perppu agar Pemilu 2024 ditunda.

Dengan demikian, masa jabatan Presiden Jokowi pun akan diperpanjang dengan adanya Perppu tersebut.

“Nanti juga soal perpanjangan Pemilu dibikin Perppu saja kan karena ada masalah. Nanti begitu buruh mulai bergerak karena anti Perppu ini lalu timbul prinsip baru ini genting. Oleh karena itu Pemilu mesti ditunda,” ujarnya.

Baca Juga: Apa Keunggulan TikTok 18 Plus Mod Apk? Ini Jawabannya

“Dari pada capek-capek judicial review ‘ya gue keluarin saja Perppu penundaan pemilu’. Berarti presiden memperpanjang masa jabatannya dengan Perppu juga,” sambungnya.

Rocky menilai Jokowi telah menghina kecerdasan publik dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) yang baru diterbitkan.

Selain itu, Jokowi juga dianggap tidak memahami dan mengabaikan bahwa Perppu tak dapat dikeluarkan sewaktu-waktu.

Baca Juga: TikTok 18 Plus Mod Apk Bisa Menghasilkan Uang?

“Jadi dua hal yang penting, dia menghina kecerdasan publik dan kedua dia enggak ngerti atau dia memang sengaja mengabaikan Perppu itu bukan hal yang setiap hari bisa dikeluarkan,” ucap Rocky.

Menurutnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy telah membiarkan terjadinya perusakan demokrasi.