Teropongpolitik.com - Statmen ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan ketua DPD RI LaNyala terkait penundaan pemilu 2024 dianggap justru merugikan presiden Jokowi karena bisa memicu desakan agar "Pemilu Dipercepat" oleh masyarakat yang tidak puas dengan kinerja pemerintah.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Kepala Balitbang Demokrat DKI Jakarta Julwanri Munthe, saat mengutarakan keprihatinan nya dengan mencuat kembali wacana penundaan pemilu 2024.
Ketika angka 73,2 persen (Poltracking) survei kepuasan masyarakat terhadap pemerintah yang dijadikan alasan menunda pemilu, disaat yang sama juga muncul potensi desakan agar pemilu dipercepat.
Baca Juga: Bebas Akses dan Bebas Live Show, Ini TikTk 18 Plus Mod Apk versi 1.3.4
Itu hanya psikologis masyarakat atau logika sederhana, itu jelas merugikan presiden Jokowi, yang sejak awal sudah tegas menyatakan patuh konstitusi dan jadwal pemilu tidak berubah.
Sebagaimana banyak disayangkan oleh berbagai pihak, politisi Demokrat tersebut juga lebih jauh mengungkapkan kekhawatiran pada presiden Jokowi.
"Alasan angka kepuasan lebih besar (73,2 persen) dari angka ketidakpuasan (19 persen) untuk menunda Pemilu, selain tidak Konstitusional juga secara tidak langsung membenturkan Presiden dengan rakyatnya" tutur Julwanri.
Baca Juga: Era Jokowi Bisa Jadi Lebih Berbahaya Dari Era Soeharto
Kalau nilai partai Demokrat yang diwariskan kepada kami seluruh kader pertama, menghormati hasil pemilu, artinya tidak menginginkan presiden Jokowi berhenti ditengah jalan, itu garis tebal nilai nya, sekaligus menolak jika ada jalan diluar konstitusi.
Artikel Terkait
Hadiri HUT Motovillage, Bamsoet Dorong Pertumbuhan Industri Otomotif
Demokrat Unggul, Akseptabilitas AHY Bisa Menangkan Pilpres
TERBARU, TikTok 18 Plus Mod Apk versi 1.3.4 Telah Hadir, Apakah Berbahaya?
Bahaya dan Keunggulan TikTok 18 Plus Mod Apk versi 1.3.4, Simak Di Sini
AHY: “Lebih Baik Donor Darah, Daripada Naik Darah”