Khawatir Statmen Ketua MPR RI dan DPD RI Rugikan Presiden, Demokrat: Bisa Ciptakan Desakan Percepat Pemilu

Teropongpolitik.com - Statmen ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan ketua DPD RI LaNyala terkait penundaan pemilu 2024 dianggap justru merugikan presiden Jokowi karena bisa memicu desakan agar "Pemilu Dipercepat" oleh masyarakat yang tidak puas dengan kinerja pemerintah.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Kepala Balitbang Demokrat DKI Jakarta Julwanri Munthe, saat mengutarakan keprihatinan nya dengan mencuat kembali wacana penundaan pemilu 2024.

Ketika angka 73,2 persen (Poltracking) survei kepuasan masyarakat terhadap pemerintah yang dijadikan alasan menunda pemilu, disaat yang sama juga muncul potensi desakan agar pemilu dipercepat.

Baca Juga: Bebas Akses dan Bebas Live Show, Ini TikTk 18 Plus Mod Apk versi 1.3.4

Itu hanya psikologis masyarakat atau logika sederhana, itu jelas merugikan presiden Jokowi, yang sejak awal sudah tegas menyatakan patuh konstitusi dan jadwal pemilu tidak berubah.

Sebagaimana banyak disayangkan oleh berbagai pihak, politisi Demokrat tersebut juga lebih jauh mengungkapkan kekhawatiran pada presiden Jokowi.

"Alasan angka kepuasan lebih besar (73,2 persen) dari angka ketidakpuasan (19 persen) untuk menunda Pemilu, selain tidak Konstitusional juga secara tidak langsung membenturkan Presiden dengan rakyatnya" tutur Julwanri.

Baca Juga: Era Jokowi Bisa Jadi Lebih Berbahaya Dari Era Soeharto

Kalau nilai partai Demokrat yang diwariskan kepada kami seluruh kader pertama, menghormati hasil pemilu, artinya tidak menginginkan presiden Jokowi berhenti ditengah jalan, itu garis tebal nilai nya, sekaligus menolak jika ada jalan diluar konstitusi.

Godaan untuk mengambil yang bukan hak akan selalu ada, dorongan menjabat lebih dari dua periode atau sepuluh tahun oleh beberapa pihak diupayakan dalam segala situasi.

"Dulu kan sempat menteri Bahlil penundaan pemilu demi investasi, pak LBP dengan Big Data, sekarang malah dengan potret survei"

Ini yang menurut kami pak Jokowi harus hati-hati dan tegas sebagaimana sikap Presiden ke-6 RI SBY diujung masa jabatannya" tutup alumni Ilmu Politik USU yang juga menjabat Pengurus Pusat Pemuda Katolik tersebut.