Akhirnya PKS Buka Suara soal Ditawari Menteri dan Dana Besar Demi Jegal Anies Nyapres

TEROPONGPOLITIK - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akhirnya merespon isu soal ditawari dana besar untuk menjegal pencapresan Anies Baswedan di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Ramainya isu ini berawal dari cuitan akun Twitter @maspiyuaja, yang kemudian dikutip Said Didu.

Said Didu merupakan eks Sekretaris Kementerian BUMN, yang kemudian menulis di akun Twitternya bahwa PKS ditawari dana besar oleh seorang pengusaha batu bara agar menarik dukungan dari koalisi dengan Partai Demokrat dan NasDem.

Cuitan @maspiyuaja mencantumkan link berita berjudul "Beredar Kabar PKS Ditawari 2 Menteri, Untuk Gagalkan Koalisi Anies?"

"Dan kabar lain juga, bahwa salah satu pengusaha batubara sudah 'ditugaskan' memberikan dana besar agar menarik dukungan," tulis @msaid_didu.

Respon PKS

PKS akhirnya buka suara terkait tudingan Said Didu yang menyatakan terdapat pengusaha batu bara yang menawarkan PKS dana besar agar tidak mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024.

Baca Juga: Amerika Serikat Ternyata Negara Penyumbang Vaksin COVID-19 Terbesar Bagi Indonesia

Juru Bicara PKS Muhammad Kholid mengatakan bahwa narasi Said Didu bertujuan mengganggu pembentukan koalisi yang tengah dijajaki NasDem dan Partai Demokrat.

"Saya kira narasi Pak Said Didu dkk ini on mission ingin mengganggu proses pembentukan koalisi. Saya kira itu tidak baik," ujar Kholid, Kamis (27/10).

Kholid melanjutkan, ini bukan kali pertama PKS menerima tawaran semacam itu. Dirinya menegaskan, PKS telah terbiasa menerima berbagai tawaran, termasuk jatah menteri di kabinet.

Menurut Kholil, PKS pernah mendapat tawaran masuk ke dalam pemerintahan pada periode pertama dan awal periode kedua Presiden Joko Widodo.

Baca Juga: Bicarakan Krisis Dunia, The Yudhoyono Institute Inisiasi Dialog Bersama Club de Madrid di Berlin

"Saya kira hal biasa aja ya, tawaran-tawaran seperti itu. Dulu pas periode pertama dan awal periode kedua kami juga ditawari. Tapi kami Alhamdulilah konsisten memilih di luar pemerintahan," beber Kholid.

PKS tetap oposisi