• Kamis, 2 Februari 2023

Ketua MPR RI Bamsoet Tegaskan Pentingnya PPHN

- Selasa, 25 Oktober 2022 | 08:00 WIB
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo  (Teropongpolitik.com)
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Teropongpolitik.com)

Teropongpolitik.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar berhasil menyelesaikan ujian seminar hasil riset Program Studi Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (FH Unpad), Bandung dengan nilai mutu A. Sehingga bisa melanjutkan ke Sidang Tertutup yang direncanakan pada November 2022.

Mengambil tajuk penelitian 'Peranan dan Bentuk Hukum Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai Payung Hukum Pelaksanaan Pembangunan Berkesinambungan dalam Menghadapi Revolusi Industri 5.0 dan Indonesia Emas'.

Dihadapan para penguji yang terdiri dari Promotor Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB. Arb; Co-Promotor Dr. Ary Zulfikar, SH.,MH; dan para Openen Ahli antara lain Menteri Hukum dan HAM Prof. Dr. Yasonna H. Laoly, SH.,M.Sc.,Ph.D; Prof. Dr. Gde Panca Astawa; Prof. Huala Adolf, SH.,LL.M.,Ph.D; Dr. Adrian E. Rompis, S.H., M.H., BBA; dan Dr. Prita Amalia, SH.,MH.

Baca Juga: Video 'Jokowi Ogah Dipeluk Surya Paloh' Viral, Nasdem: Narasi Berlebihan

Penelitian menggunakan tiga kerangka pemikiran, yakni grand theory menggunakan teori negara kesejahteraan (welfare state), middle theory menggunakan teori pembangunan, dan applied theory menggunakan teori hukum transformatif yang diperkenalkan Prof. Ramli.

Penelitian juga menggunakan perbandingan hukum atas penerapan pembangunan nasional yang dilakukan di 5 Negara yakni Rusia, Jepang, Korea Selatan, Irlandia, dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Sekaligus mewawancarai berbagai pakar dan akademisi antara lain Prof. Jimly Asshiddiqie, Prof. Yusril Ihza Mahendra, serta Dr. Edmon Makarim.

"Das sollen (kondisi ideal) yang menjadi landasan dalam penelitian ini mencakup tiga hal. Yakni, pembangunan nasional dalam setiap pergantian kepemimpinan harus berkelanjutan, pembangunan nasional harus berjiwakan kedaulatan rakyat, serta pembangunan nasional harus berbasis perkembangan transformatif," ujar Bamsoet dalam ujian seminar hasil riset Program Studi Doktor Ilmu Hukum di Kampus UNPAD Bandung, Senin 24 Oktober 2022.

Baca Juga: China Sangat Mengecewakan, Harga Minyak Anjlok Bebas, Ini Sebabnya

"Namun kenyataannya (das sein), pada saat ini arah pembangunan nasional tidak berkesinambungan, pembangunan nasional hanya berbasis program kerja presiden dan wakil presiden, tidak mempresentasikan aktor pemegang kedaulatan rakyat, serta pembangunan nasional tidak berkesinambungan," lanjutnya

Halaman:

Editor: Bobby Darmanto

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Era Jokowi Bisa Jadi Lebih Berbahaya Dari Era Soeharto

Senin, 12 Desember 2022 | 15:54 WIB
X