• Senin, 3 Oktober 2022

Eks Ketua MK Beri Tegur Wacana Jokowi Ikut Pemilu 2024 Sebagai Wapres

- Kamis, 22 September 2022 | 11:40 WIB
Ketua DKPP 2012-2017, Prof Dr Jimly Assiddiqie SH. (suaramerdeka.com/dok)
Ketua DKPP 2012-2017, Prof Dr Jimly Assiddiqie SH. (suaramerdeka.com/dok)

Teropongpolitik.com - Wacana Presiden Jokowi untuk dapat mencalonkan diri kembali pada 2024 menapat teguran keras dari eks ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie.

Menurut Jimly Asshiddiqie, pernyataan Fajar selaku Jubir MK tidak mencerminkan putusan resmi dari MK, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai bahan rujukan.

Karena menurutnya staf pengadilan seharusnya tidak boleh membicarakan hal-hal yang sifatnya substansi.

Baca Juga: Ribuan Warga Papua Demo, Koordinator Aksi: Ada Upaya Kriminalisasi

Jimly mengatakan bahwa di dalam Undang-Undang 1945 telah mengatur aturan soal masa jabatan presiden yaitu dua periode. Setelah masa jabatan tersebut berakhir tidak dapat mencalonkan diri kembali.

Eks ketua MK memaparkan jika Jokowi mencalonkan diri sekalipun sebagai Wakil Presiden, tetap terdapat peluang bagi Jokowi untuk menduduki jabatan presiden.

Hal tersebut bisa terjadi apabila presiden periode berikutnya meninggal dunia sehingga posisinya akan digantikan oleh Wakil Presiden periode yang sama.

Baca Juga: Pemakaman Azyumardi Azra, AHY: Kami Perjuangkan Pemikiran Beliau tentang Islam, Demokrasi dan Keindonesiaan

"Statmen Humas MK bukan ptsn resmi MK, jngn jd rujukan. Staf pengadilan dilarang bicara sbtansi. Lagian isinya salah," ujar Jimly, dalam cuitannya pada media sosial Twitter pribadinya @JimlyAs, pada Rabu, 14 September 2022.

Halaman:

Editor: Bobby Darmanto

Tags

Artikel Terkait

Terkini

KPK Geledah Gedung Mahkamah Agung

Sabtu, 24 September 2022 | 09:46 WIB

Pemecatan Ferdy Sambo Sedang Diproses ke Setneg

Kamis, 22 September 2022 | 12:10 WIB

Jokowi Maju Wapres, Rocky Gerung: Konyol!

Rabu, 14 September 2022 | 12:54 WIB

Polda Metro Jaya Antisipasi Demo Buruh dan Mahasiswa

Selasa, 13 September 2022 | 11:35 WIB

Pakar Nilai Ada Pasal Karet dalam Aturan Kominfo

Senin, 18 Juli 2022 | 15:34 WIB
X