Demokrat: Opini Keliru, SBY dan JK Adalah King Maker

TEROPONGPOLITIK.COM - Partai Demokrat menepis pertemuan Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dengan Wakil Presiden ke-10 Jusuf Kalla atau JK di Cikeas beberapa waktu lalu, sebagai ambisi menjadi 'king maker'.

Kepala Badan Komunikasi Strategis atau Bakomstra yang juga Ketua Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menegaskan, pertemuan keduanya demi untuk memikirkan berbagai permasalahan yang mendera bangsa, bukan hanya fokus pada urusan politik.

Menurut Herzaky, kita seharusnya senang sosok-sosok seperti SBY dan JK punya waktu untuk memikirkan bangsa secara umum, bukan hanya memikirkan urusan partainya saja.

Pada kesempatan tersebut, Herzaky juga menegaskan, kendali partai Demokrat saat ini sudah sepenuhnya di tangan ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono.

Baca Juga: Jika PT Nol Persen, Anis Matta Siap Maju Jadi Presiden

Namun menurutnya, posisi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang dipegang Susilo Bambang Yudhoyono pun juga sangat strategis untuk menjalin konsultasi maupun berdiskusi dengan siapapun, termasuk dengan Jusuf Kalla.

"Kalau kami terlalu jauh berpikiran (king maker) dan kurang pas sepertinya kalau melihat dua tokoh bangsa (SBY dan JK) berdiskusi sahabat lama, yang pengalamannya luar biasa," ucap ketua Badan Komunikasi dan Strategis (Bakomstra) DPP demokrat ini.

Karenanya, Herzaky tidak ingin pertemuan tokoh bangsa lantas dianggap sekadar kepentingan politik praktis. Anggapan tersebut, masih menurutnya, tidak pas jika selalu ditonjolkan.

Diberitakan sebelumnya Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira menyinggung Pertemuan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dengan Wakil Presiden ke-10 Jusuf Kalla di Cikeas, sebagai ambisi menjadi 'king maker'.

Baca Juga: Demokrat Menghargai Pilihan Parpol Lain dalam Berkoalisi

Pertemuan keduanya itu pun dinilai sebagai, untuk mengalahkan PDIP di Pemilu 2024. Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira berujar, rakyat tidak memilih para tokoh untuk menjadi 'king maker'. Tetapi, rakyat pilih calon presiden pada 2024.