Reshuffle Kabinet: Politik Akomodir Yang Mempertegas Istana Kian Solid

TEROPONGPOLITIK.COM - Presiden Joko Widodo akhirnya mengumumkan susunan kabinet barunya setelah melakukan reshuffle pada Rabu, 15 Juni 2022. Masuknya sejumlah nama membuat komposisi kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin saat ini menunjukkan aroma politik akomodir yang mempertegas bahwa istana kian solid.

Bagaimana tidak, komposisi kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin saat ini diisi 24 politikus partai politik, di mana jumlah ini hampir separuh dari total kursi menteri dan wakil menteri yang mencapai 50 posisi.

Jumlah itu bertambah sangat signifikan --sebesar 41 persen, ketimbang saat Jokowi mengawali periode kedua kepemimpinannya pada 2019 lalu yang hanya 17 politikus di kabinet.

Satu-satunya menteri yang bisa dianggap bukan politik khusus adalah Menteri ATR/BPN yang baru yaitu mantan Panglima TNI, Hadi Tjahjanto.

Baca Juga: Puasanya Arema FC Berhasil Bekuk Persib Kediri

Selebihnya, 4 dari 5 nama baru dalam Kabinet Indonesia Maju adalah politikus. Sebut saja Zulkifli Hasan yang diangkat menjadi Menteri Perdagangan (Ketua Umum PAN); Wempi Wetipo diangkat menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri (politikus PDI-P); Raja Juli Antoni ditunjuk sebagai Wakil Menteri ATR/BPN (Sekjen PSI); serta Afriansyah Noor yang diposisikan sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Sekjen PBB).

Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia menilai bahwa komposisi baru ini tidak terlepas dari upaya Jokowi menjaga atau bahkan meningkatkan stabilitas politik menyongsong 2024.

Menghindari manuver politik kontraproduktif

Kita tahu, di tahun tersebut Jokowi-Ma'ruf Amin akan melepas periode kepemimpinannya, dan kita juga paham bahwa Jokowi bakal turut andil dalam kontestasi politik ke depan.

Mengurangi jatah partai politik, apalagi memecat ketua umum partai yang sudah duduk di kursi menteri, dianggap bakal menimbulkan manuver politik kontraproduktif.

Baca Juga: Tahapan Pemilu Dimulai, Ketua MPR RI Bamsoet Optimistis Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 Berjalan Lancar

"Ini bukan hanya soal kinerja. Bisa dibayangkan ketum partai jadi pembantu presiden dipecat, itu artinya (ditafsirkan) kinerjanya tidak becus," beber Adi.

PAN yang akhirnya memperoleh jatah kursi setelah sekitar setahun menyatakan dukungan terhadap Jokowi-Ma'ruf Amin, bisa menjadi contoh bagaimana politik akomodasi tengah diambil Jokowi.

Dan yang menarik ialah masuknya dua sekretaris jenderal partai ke dalam kabinet, walaupun partainya bukan pendukung pemerintah di parlemen.