Teropongpolitik.com - Kinerja Pemerintahan bidang ekonomi di bawah pimpinan menteri koordinator Airlangga Hartarto mendapat sorotan publik, salah satunya dari Komite Perjuangan Rakyat Indonesia (KOPRI).
Dalam keterangannya, koordinator aksi Fauzan Fadhly menyoroti dampak yang terjadi bagi dunia selama 2 tahun pandemi Covid-19 melanda.
Menurutnya, yang paling berdampak adalah sektor ekonomi baik bagi dunia maupun Indonesia.
"Salah satu yang paling berdampak adalah sektor ekonomi, seluruh dunia hampir merasakan sulitnya saat pandemi covid 19. Presiden Jokowi dengan sigap melakukan serangkaian upaya untuk bangkit kembali dengan membentuk Komite Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCP-PEN)," ujar Fauzan Fadly dalam keterangannya, pada Rabu (17/5/2022).
Namun, realitasnya dalam proses pemulihan ekonomi nasional, banyak isu yang menyeruak beberapa kasus korupsi dari dana PEN di beberapa instansi pemerintahan.
"Hal ini, menjadi cerminan bahwa ada kelemahan dalam tata kelolanya, Pertama, pengelolaan dana PEN tidak transparan karena rencana penggunaan dan realisasi tidak diumumkan secara patut seperti waktu yang berkala dan rinci, termasuk alasan perubahan anggaran PEN sulit ditemukan," ungkap Fadly saat orasi di depan puluhan masa aksi.
"Kedua, tidak adanya indikator keberhasilan pengawasan serta belum adanya keterlibatan pengawasan yang integratif seperti peran DPR, Kejaksaan dan Kepolisian dalam program ini," lanjutnya.
Fauzan Fadhly menuntut berbagai masalah, baik korupsi yang sudah terjadi. Hal ini, harus segera disikapi oleh seluruh elemen masyarakat. Agar ratusan triliun dana PEN yang digelontorkan tidak berakhir masuk ke kantong pejabat rakus.
Berikut tiga tuntutan dan sikap KOPRI pada pemerintah.
1. Meminta Presiden RI Joko Widodo untuk segera mereshufle Airlangga Hartanto dari jabatan sebagai Menko Perekonomian RI.
2. KPK harus segera turun tangan untuk mengawasi adanya indikasi korupsi di dalam PEN serta segera memeriksa Menko Perekonomian RI.
3. Meminta Menko Perekonomian RI untuk segera mundur dari Jabatannya karna dinilai tidak mampu mengelola PEN.
