Teropongpolitik.com - Penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi pembahasan hangat dalam ranah perpolitikan di Indonesia.
Hal itu diketahui dari beberapa tokoh dan tubuh pemerintah yang mengeluarkan statment bahwa rencana penundaan pemilu akan dilaksanakan, dan dari beberapa tokoh ada yang mengatakan bahwa penundaan pemilu sangat bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 dan keputusan final reformasi.
Direktur Eksekutif Pusat Kajian Kebijakan Publik Pemerintah Indonesia (Puskappi) Maizal Alfian mengatakan rencana penundaan pemilu dianggap skenario istana dan Luhut Binsar Panjaitan (LBP)
"Rencana penundaan pemilu dianggap skenario istana dan Luhut Binsar Panjaitan (LBP), diawali saat Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengucapkan bahwa para pengusaha menginginkan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden karena faktor stabilitas ekonomi, namun tidak ada satupun pengusaha yang mengucap kalimat tersebut secara terbuka," papar Maizal.
"Skenario kedua, ketika Ketua Umum Partai PKB Muhaimin Iskandar menginginkan penundaan pemilu dengan anggapan keinginan masyarakat yang sangat puas terhadap kinerja pemerintah atau presiden Jokowi," lanjutnya.
Skenario ketiga, saat Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto tanpa adanya rapat kepengurusan DPP mengatakan saat kunjungan ke kelompok petani sawit di daerah Kampung Libo Jaya, Siak, Provinsi Riau bahwa para petani menginginkan perpanjangan masa jabatan presiden Jokowi
Skenario keempat yaitu Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang ikut ingin memperpanjang masa jabatan presiden karena kondisi Invansi Rusia ke Ukraina yang berdampak pada perkembangan ekonomi dunia dan Indonesia.
Skenario kelima pernyataan langsung dari LBP terkait big data berisi 110 juta pengguna media sosial yang mempunyai aspirasi perihal penundaan Pemilu 2024.
Menurut Alfian, Isu rencana perpanjangan dan penundaan pemilu 2024 justru tidaklah sesuai dengan pernyataan dari presiden yang menyatakan akan tetap berpegang teguh kepada konstitusi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang masa jabatan presiden dua periode.
Analisa Puskappi soal Capres dan Cawapres Pemilu 2024
Pertama poros PKS dan Demokrat yang akan mengusung Anies Baswedan dan Agus Harimuti Yudhoyono (AHY) sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden. Poros ini pun akan diikuti oleh PPP.
Kedua poros PDIP dan Gerindra yang akan mengusung Prabowo dan Puan Maharani sebagai capres & cawapres pada pemilu 2024 mendatang.
Ketiga Poros baru yang telah bertemu antara Nasdem dan Golkar yang diprediksi akan melakukan konvensi capres dan cawapres secara terbuka. Namun poros ini akan diikuti oleh PKB yang akan memasukan nama Cak Imin sebagai calon wakil presiden. Artinya, siapa pun presidennya maka Cak imin sebagai wakil presidennya.
Namun, bila poros baru antara Nasdem, Golkar dan PKB tidak ketemu, maka akan terbentuk dua poros baru yang sama-sama menginginkan posisi cawapres yaitu PAN dan PKB. Komposisinya poros Golkar PAN dan Nasdem PKB atau sebaliknya Golkar PKB dan Nasdem PAN.
Jika rencana perpanjangan dan penundaan pemilu 2024 terjadi maka menjadi bentuk pengkhianatan amanat konstitusi UUD 1945 dan menciderai cita-cita reformasi yang telah menyepakati masa jabatan presiden hanya 2 kali dalam kurun waktu 5 tahun serta tidak ada klausul perpanjangan masa jabatan presiden 2 tahun.
