• Minggu, 2 Oktober 2022

Terus Kritik Anies Baswedan, PDP Perjuangan dan PSI Elektabilitas Meroket

- Senin, 24 Januari 2022 | 19:50 WIB
Giring PSI. (Instagram @giring)
Giring PSI. (Instagram @giring)

TEROPONG POLITIK - PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadi dua partai politik yang paling sering mengkritisi kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Menariknya, elektabilitas kedua partai ini justru kian meroket. Setidaknya, hal itu tergambar dari hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Nusantara Strategic Network (NSN).

"Kedua parpol tersebut mendapat insentif elektoral di ibu kota," papar Direktur Program NSN, Riandi, melalui keterangan tertulis di Jakarta, Jumat 21 Januari 2022.

Baca Juga: Favorit Jadi Cawagub DKI Jakarta, Tsamara: MU Juara Liga Inggris? Ini Misi Lebih Sulit Timbang Menang Pilkada

Dari survei NSN, elektabilitas PDI Perjuangan mencapai 22 persen. Adapun PSI berada di tempat kedua dengan 17,5 persen.

Selanjutnya elektabilitas Partai Golkar di posisi ketiga atau mencapai 8,3 persen, disusul Partai Gerindra 7,3 persen, PKS 5,8 persen, NasDem 5,5 persen, dan Partai Demokrat 5,0 persen.

Kemudian ada PKB dengan elektabilitas 2,5 persen, PPP 1,8 persen, Partai Ummat 1,5 persen, PAN 1,3 persen, Partai Gelora 1,0 persen, Perindo 0,8 persen, Partai Hanura 0,3 persen, PBB 0,3 persen, serta tidak tahu/ tidak jawab sebesar 18,9 persen.

Baca Juga: PSI Sumbar Siap Untuk Laksanakan Verifikasi Partai di KPU

Menurut Riandi, puncak kritikan PDI Perjuangan dan PSI terhadap Anies Baswedan adalah terkait rencana pelaksanaan balap mobil listrik atau Formula E di Jakarta hingga pengajuan hak interpelasi.

Halaman:

Editor: Firdaus Iwan

Tags

Artikel Terkait

Terkini

KPK Geledah Gedung Mahkamah Agung

Sabtu, 24 September 2022 | 09:46 WIB

Pemecatan Ferdy Sambo Sedang Diproses ke Setneg

Kamis, 22 September 2022 | 12:10 WIB

Jokowi Maju Wapres, Rocky Gerung: Konyol!

Rabu, 14 September 2022 | 12:54 WIB

Polda Metro Jaya Antisipasi Demo Buruh dan Mahasiswa

Selasa, 13 September 2022 | 11:35 WIB

Pakar Nilai Ada Pasal Karet dalam Aturan Kominfo

Senin, 18 Juli 2022 | 15:34 WIB
X