• Selasa, 6 Desember 2022

Refleksi KAMI Lintas Provinsi, Pemerintah Gagal Perangi Mafia?

- Senin, 27 Desember 2021 | 19:27 WIB
Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI)
Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI)

Begitu juga UU Covid Nomor 2/2020 yang dinilai telah mengebiri kekuasaan legislatif dan yudikatif, meniadakan pengawasan BPK & KPK.

“Selanjutnya RUU IKN Baru secara kasar DPR mengubah UU Tata Tertib demi meloloskan dan mempercepat RUU tersebut, yang bukan merupakan kebutuhan prioritas kebutuhan rakyat,” ungkap keterangan KAMI lintas Provinsi.

Baca Juga: Mungkinkah? Timnas Indonesia Menang

Kemudian mafia pemilu. UU Pemilu bukan barang yang sakral yang setiap waktu bisa dirubah dan disempurnakan, sesuai dengan kejadian fatal yang terjadi pada proses pemilu sebelumnya dan telah menimbulkan korban 800 petugas KPU meninggal.

Namun kondisi tersebut oleh DPR-RI yang dikuasai oleh koalisi partai gemuk diabaikan. Pemilu serentak tetap dipertahankan.

Ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen telah menggeser pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dari pesta demokrasi rakyat menjadi pesta oligarki.

Baca Juga: Lirik Lagu Tulus 'Ruang Sendiri'

PT 20 persen adalah peraturan akal-akalan yang telah mengkhianati nilai dan etika serta cita-cita demokrasi.

Selain itu ada mafia tanah. Permasalahan lahan/tanah di Indonesia umumnya menghadapkan masyarakat setempat dengan kekuatan modal (korporat) dan atau instrumen negara.

Permasalahan lahan umumnya bermula dari kebijakan monopoli kepemilikan lahan oleh negara.

Halaman:

Editor: Bobby Darmanto

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pengamat: Duet Anies - AHY Jadi Harapan Rakyat di 2024

Jumat, 18 November 2022 | 21:19 WIB

Lirik Lagu Inka Christie - Rela

Rabu, 16 November 2022 | 09:00 WIB

Cumburu! PDIP: Ada Udang di Balik Batu

Selasa, 15 November 2022 | 14:26 WIB
X