Jokowi Ungkap Adanya Ancaman Ketika Pemerintah Ambil 51 Persen Saham PTFI

Teropongpolitik.com - Dalam pidatonya di Acara Puncak HUT ke-7 Partai Solidaritas Indonesia Presiden Joko Widodo beberkan fakta mengejutkan. 

Hal tersebut terjadi saat memerintahkan untuk mengambil 51% saham (divestasi) PT Freeport Indonesia (PTFI) beberapa tahun lalu.

Berbagai informasi yang diterimanya menakutkan, seperti akan mengguncang Papua, Papua akan lepas, dan Amerika Serikat murka.

Baca Juga: Bendum IKA PMII, Klaim Kubu YCS Bentuk Kepanikan

"Dulu kita mau ambil Freeport. Mayoritas informasi yang saya terima menakutkan. Ini akan guncang Papua, Papua akan lepas, Amerika akan marah," ungkapnya saat memberikan sambutan dalam Acara Puncak HUT ke-7 Partai Solidaritas Indonesia, Rabu (22/12/2021).

Dia mengatakan, selama tiga tahun proses pengambilan saham Freeport ini selalu maju mundur, hingga akhirnya dirinya memerintahkan Menteri untuk "maju".

"Sampai tiga tahun kita kerja ini dan Menteri maju mundur, maju mundur, 'Maju!' saya gitukan," ucapnya.

Baca Juga: Lirik Lagu Yura Yunita 'Duhai Sayang'

Dia mengaku, ancaman ini mengerikan. Apalagi, saat dirinya menjabat sebagai Presiden pada 2014 lalu, artinya sudah 41 tahun lebih Freeport beroperasi di Indonesia, namun saham Indonesia masih sangat minim di bawah 10%.

Padahal, lanjutnya, pembelian saham Freeport ini pun bukan dengan menggunakan dana APBN atau pun Badan Usaha Milik Negara (BUMN), karena dalam tiga tahun uang untuk membeli saham Freeport tersebut menurutnya sudah kembali modal.

"Ya memang ngeri karena ini sudah 41 tahun Freeport ini, ternyata nggak ada apa-apanya, padahal kita beli juga nggak pakai uang kita, kita beli pakai uangnya dia. Beli Freeport itu bukan dari uang APBN, uang BUMN juga tidak. Paling kalau mau dalam tiga tahun sudah balik sekarang, US$ 5 miliar lebih dikit," tuturnya.

Baca Juga: Hery Haryanto Azumi: Duet Maaruf Amin dan SAS Layak Dipertahankan

Dia menuturkan, dengan akhirnya menguasai 51% saham PT Freeport Indonesia, akhirnya Indonesia memiliki kontrol penuh, termasuk untuk memerintahkan pembangunan smelter baru.

"Kita sudah mayoritas, yang menentukan kita. Dulu bikin smelter berpuluh-puluh tahun geleng-geleng terus, sekarang kita sudah 51%, saya perintahkan bangun smelter di Gresik, sudah langsung dimulai," pungkasnya.