Kata Firli, PT Nol Persen untuk Hilangkan Balas Budi dan Balik Modal

"Prinsip balik modal dan Balas Budi pada donatur membuat kepala daerah dan anggota legislatif akan menciptakan birokrasi yang korup, karena dari mana lagi mereka mencari pengganti itu kalau bukan dari kas negara," katanya.

Firli mencontohkan, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) yang tidak mempunyai bupati definitif saat ini. Ahmad Yani selaku bupati dicopot dari jabatannya setelah majelis hakim kasasi mahkamah agung (MA) memperberat hukumannya menjadi 7 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan serta kewajiban membayar uang pengganti Rp 2,1 miliar.

Juarsah, Wakil Bupati Muara Enim yang dilantik menggantikan Ahmad Yani juga ikut ditahan KPK terkait kasus suap proyek.

Baca Juga: Laura Edelenyi Meninggal, Atta Halilintar Bagikan Pesan Terakhir

Bahkan saat ini anggota dprd kabupaten Muara Enim 25 orang berperkara korupsi dan tengah ditangani KPK.

Demikian juga di Kabupaten Komering Ulu yang sampai saat ini tidak memiliki bupati definitif.

Bupati terpilih Kuryana Aziz telah meninggal, sementara Wakil Bupati Johan Anuar divonis 8 tahun pidana penjara.

Sebanyak sembilan partai yang sebelumnya mengusung Kuryana Aziz-Johan Anuar sebagai calon tunggal tak kunjung mencapai kesepakatan mengenai calon bupati pengganti.

"Kenapa ini terjadi, ya karena politik transaksional dengan mahar. Persoalannya politik transaksional akan menciptakan kultur kepemimpinan yang koruptif karena akan membutuhkan modal sangat besar," katanya.

Baca Juga: Link live streaming Timnas Indonesia Vs Vietnam

Hingga saat ini, kata Firli, KPK telah menjerat 33 pimpinan kementerian atau lembaga, 22 gubernur, 141 bupati wali kota, 309 anggota legislatif, dan 345 pihak swasta.

Selain adanya indikator memperkaya diri, upaya balik modal dan Balas Budi pada donatur oleh para kepala daerah dan legislatif setelah terpilih, membuat KPK merasa penting bersikap sehingga pemberantasan korupsi bisa diselesaikan dari hulu ke hilir.

Konteks tersebut yang mendasari Firli berpendapat Presidential Threshold nol persen. Menurutnya, biaya politik yang mahal membuat potensi korupsi yang dilakukan kepala daerah meningkat.

"Jika memang biaya politik mendorong hasrat korupsi yang membabi buta bagi seluruh pejabat politik, maka harus segera ditangani akar persoalannya. Salah satunya Presidential Threshold," katanya.

Dikatakan, jika PT mendorong politik transaksional dalam bentuk mahar-mahar politik dan biaya politik mahal menciptakan donokrasi, pemberantasan korupsi harus diupayakan dengan perbaikan kultur dan sistem pemilihan di Indonesia.