• Minggu, 2 Oktober 2022

Kata Firli, PT Nol Persen untuk Hilangkan Balas Budi dan Balik Modal

- Rabu, 15 Desember 2021 | 20:59 WIB
Ketua KPK Firli Bahuri sebutkan, keluhan semua kepala daerah yang tertangkap karena biaya mahar politik yang mahal lalu ada misi balik modal, sehingga dia usulkan tiadakan PT  di Pilpres juga di Pilkada (dok, CNN Indonesia)
Ketua KPK Firli Bahuri sebutkan, keluhan semua kepala daerah yang tertangkap karena biaya mahar politik yang mahal lalu ada misi balik modal, sehingga dia usulkan tiadakan PT di Pilpres juga di Pilkada (dok, CNN Indonesia)

TEROPONG POLITIK - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menjelaskan alasan lembaga antikorupsi menaruh perhatian pada presidential threshold (PT) atau ambang batas pemilihan presiden. Menurutnya, PT nol persen diharapkan dapat menghilangkan biaya politik tinggi.

Dikatakan Firli, harapan agar Presidential Threshold nol persen bukanlah berarti KPK masuk ke ranah politik.

Dengan demikian, pejabat terpilih tidak berpikir untuk korupsi agar balik modal dan membalas budi kepada donatur mereka.

"Saya berpendapat bahwa jika PT nol persen bisa membuat mahar politik parpol hilang dan biaya kampanye murah, sehingga pejabat terpilih lebih leluasa bekerja baik, ketimbang mikir korupsi untuk balik modal dan balas budi donatur, kenapa tidak PT ini nol persen," tegas Firli Bahuri dalam keterangannya, Rabu (15/12/2021).

Firli menjelaskan, Presidential Threshold menjadi perhatian KPK setelah mengkaji penyebab korupsi kepala daerah. Salah satunya karena biaya politik tinggi.

Baca Juga: 327 Kali Gempa Susulan Terjadi di Laut Flores

Hal itu diketahui KPK dari setidaknya enam kali roadshow webinar pendidikan dan pencegahan korupsi di provinsi kabupaten dan kota hasil pilkada tahun 2020 yang melibatkan gubernur, bupati, wali kota, dan DPRD kota/provinsi.

Hal demikian juga kerap mencuat saat rapat koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi terintegrasi di daerah.

Dalam berbagai kesempatan itu, KPK mendengar keluhan dari para penyelenggara negara rumpun legislatif dan eksekutif di daerah mengenai biaya politik yang mahal, sehingga membutuhkan modal besar.

Halaman:

Editor: Dani Priatno PIN

Tags

Artikel Terkait

Terkini

KPK Geledah Gedung Mahkamah Agung

Sabtu, 24 September 2022 | 09:46 WIB

Pemecatan Ferdy Sambo Sedang Diproses ke Setneg

Kamis, 22 September 2022 | 12:10 WIB

Jokowi Maju Wapres, Rocky Gerung: Konyol!

Rabu, 14 September 2022 | 12:54 WIB

Polda Metro Jaya Antisipasi Demo Buruh dan Mahasiswa

Selasa, 13 September 2022 | 11:35 WIB

Pakar Nilai Ada Pasal Karet dalam Aturan Kominfo

Senin, 18 Juli 2022 | 15:34 WIB
X