Kata Firli, PT Nol Persen untuk Hilangkan Balas Budi dan Balik Modal

TEROPONG POLITIK - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menjelaskan alasan lembaga antikorupsi menaruh perhatian pada presidential threshold (PT) atau ambang batas pemilihan presiden. Menurutnya, PT nol persen diharapkan dapat menghilangkan biaya politik tinggi.

Dikatakan Firli, harapan agar Presidential Threshold nol persen bukanlah berarti KPK masuk ke ranah politik.

Dengan demikian, pejabat terpilih tidak berpikir untuk korupsi agar balik modal dan membalas budi kepada donatur mereka.

"Saya berpendapat bahwa jika PT nol persen bisa membuat mahar politik parpol hilang dan biaya kampanye murah, sehingga pejabat terpilih lebih leluasa bekerja baik, ketimbang mikir korupsi untuk balik modal dan balas budi donatur, kenapa tidak PT ini nol persen," tegas Firli Bahuri dalam keterangannya, Rabu (15/12/2021).

Firli menjelaskan, Presidential Threshold menjadi perhatian KPK setelah mengkaji penyebab korupsi kepala daerah. Salah satunya karena biaya politik tinggi.

Baca Juga: 327 Kali Gempa Susulan Terjadi di Laut Flores

Hal itu diketahui KPK dari setidaknya enam kali roadshow webinar pendidikan dan pencegahan korupsi di provinsi kabupaten dan kota hasil pilkada tahun 2020 yang melibatkan gubernur, bupati, wali kota, dan DPRD kota/provinsi.

Hal demikian juga kerap mencuat saat rapat koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi terintegrasi di daerah.

Dalam berbagai kesempatan itu, KPK mendengar keluhan dari para penyelenggara negara rumpun legislatif dan eksekutif di daerah mengenai biaya politik yang mahal, sehingga membutuhkan modal besar.

"Modal besar untuk pilkada sangat berpotensi membuat seseorang melakukan tindak pidana korupsi, karena setelah menang akan ada misi balik modal Di sisi lain mencari bantuan modal dari bohir politik akan mengikat politisi-politisi di eksekutif/legislatif dalam budaya balas budi yang korup," kata Firli.

Firli melanjutkan, secara fakta, dari data yang dihimpun KPK, sebanyak 82,3 persen calon kepala daerah menyatakan adanya donator dalam pendanaan pilkada mereka. Data KPK menemukan banyak bentuk balas budi pada donator pilkada.

Baca Juga: 40 Mahasiswi Diduga Jadi Korban Pelecehan Seksual di Kampus

Salah satunya, sebanyak 95,4 persen membalas budi pada donatur akan berbentuk meminta kemudahan perizinan terhadap bisnis yang telah dan akan dilakukan atau 90,7 persen meminta kemudahan untuk ikut serta dalam tender proyek pengadaan barang dan jasa.

Informasi ini didapat KPK dari para kepala daerah dan legislatif. Mereka semua menyadari, dorongan korupsi akan sangat tinggi jika biaya politik sangat mahal.