Jaksa Agung Diisukan Poligami, DPR Berbondong-Bondong Membela

TEROPONG POLITIK - Jaksa Agung, ST Burhanuddin saat ini tengah diterpa isu atau tuduhan bahwa dirinya telah melakukan poligami, hal ini juga masih ramai di kalangan pejabat pemerintah.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, meminta Jaksa Agung, ST Burhanuddin, tetap fokus meningkatkan kinerjanya saja.

Menurut Sahroni, Jaksa Agung tidak perlu menghiraukan isu poligami yang dilaporkan LSM Jaga Adhyaksa ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) itu.

Baca Juga: Kapal Indonesia Dibakar di Australia, Susi Pudjiastuti Buka Suara

“Sebaiknya jaksa agung tetap fokus saja meningkatkan kinerjanya yang sudah sangat baik. Tidak perlu dipusingkan isu seperti itu,” kata Sahroni, dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, 7 November 2021.

Selain itu, dia menilai jangan sampai dugaan poligami tersebut mengganggu kinerja Kejaksaan di bawah kepemimpinan Burhanuddin yang sedang menunjukkan prestasi cemerlang.

Dalam hal ini menurut Sahroni, berbagai prestasi cemerlang yang dia maksud itu di antaranya pengungkapan berbagai kasus korupsi besar, transformasi digital di kejaksaan, hingga penyelamatan aset negara hingga triliunan rupiah.

Baca Juga: Update Aset Tommy Soeharto yang Disita BLBI

“Jadi sangat beralasan jika jaksa agung diserang oleh banyak pihak, karena memang beliau kerjanya bagus dan ganas,” kata Sahroni.

Untuk itu, Sahroni meminta Burhanuddin agar tetap fokus bekerja demi menegakkan hukum di Indonesia. S

menurutnya, semakin tinggi pencapaian seseorang, maka akan makin besar juga tantangan yang dihadapi.

Baca Juga: Ketika Puan Membungkam Masukan, Kesakralan Jadi Pembelaannya

Sebagaimana dikutip dari laman Antara melalui Pikiran Rakyat dia mengutip sebuah ungkapan yaitu "semakin tinggi pohon, semakin kencang angin bertiup", sehingga Burhanuddin seharusnya konsisten membuktikan kinerja dengan prestasi.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh menilai isu atau tuduhan bahwa Jaksa Agung melakukan poligami merupakan serangan terhadap pribadi, yang berkaitan dengan kinerja Kejaksaan Agung dalam menangani kasus besar.