Legislator Demokrat Berharap Pemda Berikan Pandangan Terhadap Pemilu Serentak 2024

Teropongpolitik.com - Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024 tidak lama lagi akan digelar, dan tahapannya akan dimulai pada Januari 2022. Untuk itu Anggota Komisi II DPR RI mendorong agar pemerintah daerah dapat memberikan pendapat dan sarannya terhadap penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut.

"Sementara tahapan-tahapan menuju Pemilu harus dipersiapkan. Jadi kami minta mereka (pemerintah daerah) harus memberikan informasi jelas ke pemerintah pusat, serta saran dan pendapatnya," saran mantan Wali Kota Sukabumi periode 2013-2018 itu, saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI ke Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (12/10/2021) kemarin.

Atas dasar itulah, Muraz yang juga menjabat Ketua DPC Partai Demokrat Kota Sukabumi berharap Pemerintah Provinsi Sumsel dapat memberikan informasi sebenar-benarnya kepada pemerintah pusat.

Baca Juga: Puan Maharani: Integrasi NIK dan NPWP Harus Jamin Keamanan Data Pribadi Warga

Sebelumnya diketahui bahwa meskipun pilihan teknis pelaksanaan Pemilu nasional (Pileg dan Pilpres) maupun Pemilu lokal (Pilkada) pada bulan yang berbeda, namun tetap pada desain tahun yang sama pada 2024.

Pada pelaksanaan pemilu sebelumnya terjadi masalah terkait hak pilih, secara khusus jaminan hak memilih (right to be voters) belum tuntas.

Hak memilih ini kerap menjadi masalah di ujung tahapan dan berlanjut menjadi perkara di Mahkamah Konstitusi (MK).

Maka dari itu pula, Wakil Ketua APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) itu menekankan pentingnya keakuratan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang acap kali menjadi inti permasalahan.

Karenanya, jebolan S2 Managemen Keuangan Universitas Padjadjaran itu menyarankan, perlu langkah-langkah persiapan dalam menghadapi Pemilu serentak dan Pilkada serentak.

Baca Juga: PKS: Pemerintah Harus Segera Selesaikan Pembebasan Lahan Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang

Salah satunya, dengan melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang harus terus diperbaharui agar diperoleh data valid ketika akan digunakan pada saatnya nanti. Data kependudukan ini juga berkaitan dengan program e-KTP nasional.

"Hal ini harus jadi perhatian pemerintah bahwa terkait masalah data kependudukan harus dapat diselesaikan agar pemilu serentak di 2024 dapat berjalan dengan optimal," pungkas politisi Partai Demokrat itu.