• Senin, 28 November 2022

Anggaran Kesehatan Diturunkan, 100 tokoh Tulis Pesan untuk Jokowi

- Rabu, 22 September 2021 | 16:54 WIB
lustrasi virus Corona. jenis varian Delta sudah masuk ke Indonesia, Kemenkes virus masuk ke Indonesia melalui jalur laut.. /Pixabay/PIRO4D
lustrasi virus Corona. jenis varian Delta sudah masuk ke Indonesia, Kemenkes virus masuk ke Indonesia melalui jalur laut.. /Pixabay/PIRO4D

Teropongpolitik.com, Jakata - Anggaran kesehatan sudah ditetapkan pemerintah, dan ternyata nilainya lebih kecil dibanding anggaran lainnnya, termasuk anggaran untuk stimulus ekonomi. Merespon ini, 100 tokoh dari berbagai latar belakang menuliskan menuliskan pesan untuk pemerintah, terkait penanggulangan pandemi Covid-19.

100 tokoh nasional yang terdiri dari pimpinan organisasi atau lembaga, serta tokoh perorangan itu meminta pemerintah untuk tidak merancang alokasi anggaran bidang kesehatan lebih kecil daripada anggaran stimulus ekonomi.

Pesan yang mereka sampaikan termuat dalam ikhtisar pokok-pokok pikiran hasil pertemuan virtual 100 tokoh nasional.

Dalam butir ke-4 misalnya, disebutkan bahwa pemerintah terlihat tidak sungguh-sungguh dalam menanggulangi Covid-19 karena tidak membuat anggaran bidang kesehatan lebih besar dari anggaran untuk stimulus ekonomi.

Baca Juga: Ivan Gunawan Difitnah Meninggal, Respon Baliknya Banjir Simpati

"Ketika ketidaksungguhan pemerintah juga ditunjukkan dengan rendahnya alokasi angggaran bidang kesehatan, dibandingkan dengan anggaran yang dialokasikan untuk stimulus ekonomi," kata Nurhayati Djamas, Ketua Bidang Kajian Akademik Majelis ’Alimat ’Alam Islami, yakni organisasi Ilmuwan Muslimat Internasional Indonesia, seperti dilansir dalam konferensi pers secara virtual pada Rabu, 22 September 2021.

Sebab, menurut mereka, rendahnya alokasi anggaran pada bidang kesehatan akan mengakibatkan masyarakat harus menanggung biaya-biaya tes Covid-19, seperti tes swab ataupun PCR test.

Walaupun semestinya, menurut mereka, biaya untuk pelaksanaan tes tersebut semestinya ditanggung oleh negara.

"Rakyat harus menanggung biaya tes antigen dan swab PCR yang mahal dalam pelaksanaan 3T, adalah kewajiban dan tanggung jawab dari pemerintah," seperti termuat dalam pesan tersebut.

Halaman:

Editor: Dani Priatno PIN

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pengamat: Duet Anies - AHY Jadi Harapan Rakyat di 2024

Jumat, 18 November 2022 | 21:19 WIB

Lirik Lagu Inka Christie - Rela

Rabu, 16 November 2022 | 09:00 WIB

Cumburu! PDIP: Ada Udang di Balik Batu

Selasa, 15 November 2022 | 14:26 WIB

Bamsoet Ajak HIPKA KAHMI Kembangkan Ekonomi Nasional

Senin, 31 Oktober 2022 | 15:44 WIB
X