Masalah PMI di Luar Negeri Harus Jadi Perhatian Serius Pemerintah

Teropongpolitik.com - Persoalan yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 menyasar semua sektor, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. akibat diluar negeri memiliki pengaruh langsung kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri.

Di sejumlah negara tujuan, persoalan yang dihadapi para PMI tidak hanya menyangkut ancaman keselamatan jiwa akibat Covid-19, namun juga soal keberlangsungan hidup akibat lockdown yang berlaku di beberapa negara sehingga mereka tidak bisa bekerja.

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan, negara harus hadir di tengah belitan persoalan para pekerja migran.

Baca Juga: Ali Kalora Tewas Terbunuh, Mahfud MD Buka Suara

“Berikan perlindungan yang optimal untuk para pahlawan devisa ini. Harus ada solusi-solusi menyangkut problem jangka pendek secara prosedural maupun problem pandemi. Ini membutuhkan perhatian serius,” ujar Gus Muhaimin pada webinar bertajuk ”Gus Muhaimin Mendengar Pekerja Migran Indonesia: Pekerja Migran, Perlindungan Negara dan Pembangunan Ekonomi Lokal secara virtual, Sabtu 18 September 2021.

Berbagai persoalan yang dihadapi para PMI selama hampir dua tahun belakangan di berbagai negara tujuan seperti Malaysia, Arab Saudi, Korea, Taiwan, Jepang, Singapura dan berbagai negara lain, mengharuskan pemerintah dan bangsa ini untuk melakukan langkah-langkah yang lebih signifikan dan strategis untuk mengatasi problematika dan solusi bagi para PMI.

Ketua Tim Pengawas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) ini mengatakan, dalam minggu-minggu ini, dirinya memimpin rapat dengan pihak-pihak terkait untuk mengatasi persoalan PMI. Antara lain, Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, Konsulat, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial dan lintas kementerian untuk membuat satu rangkaian kegiatan utuh menyangkut pemulangan dan antisipasi keadaan PMI.

Baca Juga: Mohon Waspada, BMKG Ingatkah Banjir Bandang Terjang 19 Wilayah

Menurutnya, dalam konteks ekonomi, menjadi pekerja migran adalah pilihan rasional yang bisa dilakukan oleh sebagian warga negara di tengah persoalan sulitnya lapangan kerja, pengangguran dan himpitan ekonomi di Tanah Air. “Pertumbuhan angkatan kerja yang tak sebanding dengan pertumbuhan kesempatan kerja telah menjadikan pilihan, menjadi pekerja migran adalah pilihan alternatif yang bisa dilakukan,” urainya.

Karena itu, menghadapi berbagai masalah pekerja migran, tindakan yang diambil pemerintah tidak boleh hanya bersifat reaktif. Misalnya penghentian pengiriman pekerja migran tanpa memikirkan kebijakan jangka panjang dalam bentuk paket kebijakan yang lebih memberdayakan.

Dalam konteks pembangunan ekonomi, kata Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan (Korkesra) DPR RI ini, baik secara makro maupun mikro, kelompok migran ini adalah salah satu agen transformasi pembangunan di wilayahnya. Triliunan rupiah yang dikirim para pekerja migran setiap tahun ke berbagai wilayah ikut berimplikasi pada pembangunan daerah.

Baca Juga: Alutsista Kapal-Kapal TNI Sangat Tua, DPR: Itu Harus Diremajakan

”Saya telah mendengar banyak sekali persoalan pekerja migran Indonesia di luar negeri, terlebih soal rencana kepulangan para pekerja migran di masa pandemi ini. Timwas DPR bersama pemerintah sedang melakukan langkah dan kebijakan strategis menghadapi persoalan migran di era pendemi,” urai Gus Muhaimin.

Terkait rencana kepulangan puluhan ribu pekerja migran ke tanah air, kata Gus Muhaimin, langkah yang harus dilakukan adalah kolaborasi seluruh stakeholder.