PAN Minta Plt Kepala Daerah Nanti Harus Utamakan Integritas, Kredibilitas, Kapasitas, dan Kapabilitas

Teropongpolitik.com Jakarta, - Penundaan Pilkada di tahun 2022 mendatang ke 2024 akan menempatkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah di 272 daerah. Sehingga profesional Plt nanti harus sangat diutamakan.

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta untuk Plt kepala daerah yang merupakan aparatur sipil negara (ASN) untuk bekerja profesional dan menghindari kepentingan politik. 

Anggota DPR dari Fraksi PAN Guspardi menyebut, keserentakan Pilkada yang diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016, maka menjelang pilkada serentak 2024 akan membuat 272 daerah yang kepala daerahnya akan dijabat oleh pelaksana tugas dimana 101 kepala daerah yang berakhir masa jabatannya di 2022 dan 171 kepala daerah akan mengakhiri masa baktinya pada 2023.

 Baca Juga: Bongkar Tori Sistem Termasuk Over Kapasitas Lapas, Komisi III DPR: Hukum Belum Murni dan Konsekuen

"Konsekuensinya harus ditunjuk Plt yang di mana menurut aturan perundang-undangan yang akan menjabat itu adalah ASN," ujar Politisi PAN, pada 14 September 2021.

Legislator yang berasal dari Sumatera Barat tersebut mengingatkan Mendagri agar mengutamakan unsur profesional terhadap pengajuan kepala daerah, bukan karena ada tumpangan politiknya.

"Jangan ada tumpangan politik dari partai mana pun. Sehingga dia bekerja profesional dan ASN yang di tunjuk itu tidak boleh digiring ke partai mana pun," tegasnya.

Baca Juga: Mau Keluar Negeri? Simak Persyaratan Berikut Ini

Guspardi berharap, integritas, kredibilitas, kapasitas, dan kapabilitas kepala daerah harus diutamakan dan mengindari kepentingan politik ataupun kepentingan golongan manapun.

"Kita harapkan integritas, kredibilitas, kapasitas, dan kapabilitas perlu dipertahankan walaupun godaan-godaan dari kepentingan politik ataupun kepentingan golongan itu pasti ada, itu yang harus dihindari," pungkasnya.