Posting ‘Jokowi Milik Parpol Bukan Milik Rakyat’ Akun BEM UI Diretas

Teropongpolitik.com - Akun Twitter BEM UI atau Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia diretas oleh orang yang tidak dikenal setelah mereka mengeluarkan kritik terhadap Presiden Jokowi.

BEM UI mempertanyakan sikap presiden yang dianggap tidak netral dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua BEM UI, Melki Sedek Huang, pada Senin 22 Mei 2022.

Melki menyatakan bahwa mereka mengunggah kritik berjudul "Jokowi Milik Parpol, Bukan Milik Rakyat" pada Minggu, 21 Mei 2023.

Setelah itu, mereka menemukan bahwa semua perangkat yang terhubung dengan akun Twitter tersebut secara otomatis keluar atau logout.

"Semua perangkat yang login ke akun Twitter resmi BEM UI tiba-tiba ter-logout semalam, dan saat ini kami masih berusaha untuk masuk kembali," ujar Melki pada Senin (22/5).

Melki menyebutkan bahwa peretasan akun Twitter BEM UI terjadi sejak malam kemarin dan masih berlangsung hingga saat ini. Ia menduga bahwa upaya peretasan ini merupakan bagian dari tindakan pembungkaman terhadap kritik yang mereka sampaikan.

"Kami dari BEM UI ingin menegaskan sekali lagi bahwa upaya apa pun untuk membungkam kami tidak akan membuat kami takut atau terdiam," tegas Melki.

Melki menyebutkan bahwa upaya penekanan ini hanya semakin memperkuat keyakinan BEM UI bahwa mereka berada di jalur perjuangan yang benar. Ia mengimbau masyarakat untuk segera melakukan konfirmasi kepada pihak mereka jika menemui publikasi yang mencurigakan dari media sosial BEM UI.

Sebelumnya, BEM UI telah mengkritik langkah-langkah Jokowi yang dianggap tidak netral dalam Pilpres 2024. Menurut mereka, Jokowi sudah beberapa kali secara terang-terangan menunjukkan sikap yang tidak netral.

Contohnya, ia beberapa kali menyatakan dukungan kepada beberapa calon presiden (Bacapres) dan menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan partai politik.

Namun, menurut BEM UI, sebagai seorang pemimpin yang dipilih oleh rakyat, Jokowi seharusnya mengutamakan pelayanan kepada rakyat dan menggunakan segala fasilitas yang dimiliki untuk meningkatkan pelayanan kepada rakyat, bukan untuk kepentingan partai politik.

Oleh karena itu, BEM UI menyatakan bahwa mereka tidak akan membiarkan penyimpangan yang dilakukan oleh Presiden begitu saja.

"Keputusan yang diambil oleh presiden melalui tindakan-tindakannya yang berulang kali memihak partai dapat merusak demokrasi di Indonesia. Jika dibiarkan terus-menerus, presiden hanya akan menjadi petugas partai, bukan pelayan rakyat," tulis BEM UI.