Merespon PK Moeldoko, Kader Demokrat Daerah Ramai-Ramai Geruduk Pengadilan

TEROPONGPOLITIK.com - Kader-kader Partai Demokrat di beberapa wilayah Indonesia merespons langkah Kepala Staf Presiden Moeldoko yang mengajukan peninjauan kembali (PK) yang disinyalir oleh untuk merebut Partai Demokrat.

Moeldoko mencoba mengambil alih Partai Demokrat pasca Kongres Luar Biasa (KLB) yang dianggap ilegal tahun 2021.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyatakan bahwa Moeldoko dan dokter hewan Jhoni Allen Marbun masih mencoba-coba merebut partai tersebut.

"Sebulan lalu tepatnya tanggal 3 Maret 2023, kami menerima informasi bahwa Kepala Staf Presiden atau KSP Moeldoko dan dokter hewan Jhoni Allen Marbun, masih mencoba-coba untuk mengambil alih Partai Demokrat pasca KLB abal-abal dan ilegal yang gagal total pada tahun 2021 yang lalu," demikian AHY, Senin (3/4/2023).

Baca Juga: Pemerintah Akan Berlakukan Contraflow Arus Mudik, Begini Penerapannya

Ketua DPD Demokrat Kalimantan Timur Irwan, mengatakan bhawa upaya kader Demokrat ke pengadilan dilakukan untuk menyerahkan surat permohonan perlindungan hukum ke Mahkamah Agung (MA).

"Jadi bagi kami ini bukan bicara perebutan ketua umum. Ketum Demokrat dari kemarin, hari ini, sampai esok tetap mas Ketum AHY. Ini bicara panggilan jiwa kita semua kirim surat perlindungan hukum melalui PTUN di daerah. Agar MA menolak seperti di pengadilan sebelumnya," tegas Irwan, Rabu (5/4/2023).

Irwan kembali menegaskan, upaya kader Demokrat ini dilakukan sebagai tanda pengurus DPD dan DPC Partai Demokrat tetap solid di bawah kepemimpinan AHY.

Ia mengatakan, upaya ini sebagai perlawanan terhadap Moeldoko yang terus berupaya mengganggu Demokrat.

"Itu bagian daripada patriotisme kita untuk mempertahankan kedaulatan Partai Demokrat dan kepemimpinan partai Demokrat mas AHY. Karena Moeldoko mencoba merongrong dan membegal," lanjutnya.

"Semua DPC dan DPD tunduk dan taat pada AHY dan beri surat perlindungan hukum ke MA. Apa yang diajukan [PK] Moeldoko ini jahat," tambah Irwan.

Selain itu, pria yang akrab disapa Irwan Fecho ini meminta agar Presiden RI Joko Widodo bersikap tegas terhadap Moeldoko yang terus menganggu Demokrat.

Ia mengatakan upaya Moeldoko ini tak benar secara etika pemerintahan lantaran statusnya sebagai Kepala Staf Presiden.

"Apalagi enggak gentleman dia ajukan PK, malah ngeles. Aduh masa pejabat Istana seperti itu. Bagaimana pun dia melekat sebagai KSP," tandasnya.