Demokrat Dukung Langkah KPU Tetapkan Jadwal Pemilu 2024

TEROPONG POLITIKW - Wakil Ketua MPR Syarief Hasan mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum anggota legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden pada bulan Februari 2024.

"Ini adalah usulan yang sedari awal paling masuk akal. Kita perlu memberikan jeda waktu kepada penyelenggara dan peserta pemilu agar semua tahapan pelaksanaan pemilu dapat berjalan dengan lancar, aman, dan adil," kata Syarief dalam keterangannya, Kamis.

Syarief juga menekankan pentingnya untuk memperhatikan kesiapan dan manajemen teknis pelaksanaan pemilihan umum.

Baca Juga: Daftar Perolehan Suara Pilkada DKI Jakarta Tahun 20219

Usulan KPU untuk pelaksanaan pileg dan Pilpres pada Februari 2024, serta pilkada serentak pada bulan November 2024, menurut dia, merupakan usulan yang paling realistis.

Politikus senior Partai Demokrat ini berpandangan bahwa beban KPU dan Bawaslu pada tahun 2024 akan sangat berat, bahkan jauh lebih berat ketimbang pelaksanaan pemilu sebelumnya.

"Ini perlu menjadi atensi kita bersama agar proses dan hasil pemilu betul-betul demokratis," tuturnya.

Baca Juga: Faye Nicole Luruskan Tuduhan Kabar Telah Menjebak Vanessa Angel dalam Keterlibatan Prostitusi Online

Memaksakan pemilu untuk mundur, kata Syarief, juga tidak sesuai dengan UU Pilkada yang mengamanatkan pilkada serentak pada bulan November 2024.

Meskipun pemerintah dapat melakukan revisi terhadap regulasi, lanjut dia, alangkah baiknya bila penyelenggara tetap menghormati sistem yang telah ada dan telah disepakati.

"Saya sedari awal setuju dengan simulasi waktu pemilu yang disampaikan KPU dan Bawaslu. Semua tahapan yang telah diusulkan sudah mengukur beban kerja, serta pertimbangan politik dan sosiologis dalam perhelatan pemilu ke depan."

Baca Juga: Mobil Listrik Sebagai Upaya Pembangunan Berkelanjutan, Jokowi: Semuanya Harus Ramah Lingkungan

"Seharusnya pemerintah juga jangan memaksakan pelaksanaan pileg dan Pilpres diundur pada bulan Mei 2024," katanya.

Yang paling paham tentang rencana dan beban pemilu, kata mantan Menteri Koperasi dan UKM ini, tentu KPU dan Bawaslu itu sendiri.