• Rabu, 28 September 2022

PSHK: DPR dan Pemerintah Seharusnya Segera Sahkan Prolegnas 2022, Bukan Justru Menambah Beban Prolegnas 2021

- Selasa, 5 Oktober 2021 | 17:01 WIB
Sidang paripurna DPR ke-6 masa Persidangan I 2019-2020 menyampaikan laporan Baleg DPR RI terhadap Rancangan Peraturan DPR Tentang Tata Cara Penyusunan Prolegnas, 17 Desember 2019. (DPR RI)
Sidang paripurna DPR ke-6 masa Persidangan I 2019-2020 menyampaikan laporan Baleg DPR RI terhadap Rancangan Peraturan DPR Tentang Tata Cara Penyusunan Prolegnas, 17 Desember 2019. (DPR RI)

Teropongpolitik.com, Jakarta - Di saat Tahun 2021 hanya tersisa 3 (tiga) bulan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan Pemerintah justru memilih menetapkan perubahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021 dari pada menyusun dan menetapkan Prolegnas 2022.

Dalam perubahan Prolegnas yang dilakukan pada 30 September terebut, DPR bersama Pemerintah menyepakati penambahan 4 (empat) RUU dari yang awalnya 33 RUU menjadi 37 RUU dalam daftar RUU yang ditargetkan selesai pada tahun ini.

Secara yuridis, keputusan DPR bersama dengan Pemerintah ini patut dipertanyakan, sebab batas waktu untuk menyusun dan menetapkan Prolegnas proritas untuk Tahun 2022 hanya tinggal sebentar lagi.

Berdasarkan Pasal 20 ayat (6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, Penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan dilakukan setiap tahun sebelum penetapan RUU tentang APBN.

Baca Juga: NPWP Dihapus, NIK Menjadi Nomor Unik Era Satu Data

Sementara untuk penetapan RUU APBN, berdasarkan Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dilakukan selambat-lambatnya dua bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan, sehingga pada akhir Oktober setiap tahunnya RUU APBN sudah harus disahkan.

Itu artinya, Prolegnas prioritas tahunan sudah harus disahkan selambat-lambatnya sebebelum 31 Oktober setiap tahunnya.

Selama 7 tahun hanya 1 kali pemerintah sahkan Prolegnas

Dalam catatan PSHK, pada kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir, hanya 1 kali DPR bersama dengan Pemerintah mensahkan Prolegnas prioritas tahunan sesuai dengan Pasal 20 ayat (6) UU 15/2019, yaitu Prolegnas 2019 yang disahkan pada 31 Oktober 2018.

Halaman:

Editor: Dani Priatno PIN

Sumber: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Aksi Tawuran Pelajar Cederai PTM

Minggu, 9 Januari 2022 | 20:30 WIB

Penyesalan Bus Buy The Service yang Dihentikan

Kamis, 6 Januari 2022 | 17:19 WIB

Menanti 5 Juta Anak yang Tak Berakte Perolehan Haknya

Selasa, 4 Januari 2022 | 18:46 WIB

Relawan Semeru Vs Relawan Capres

Kamis, 16 Desember 2021 | 07:31 WIB

Maskapai Garuda yang Malang

Senin, 1 November 2021 | 08:51 WIB

Demokrat Tuding Megawati Lengserkan Gus Dur?

Rabu, 6 Oktober 2021 | 09:30 WIB

Judicial Review Tidak untuk AD/ART Partai

Senin, 4 Oktober 2021 | 15:35 WIB

Yusril Tak Menggali Ide Demokrasi yang Sehat

Selasa, 28 September 2021 | 12:22 WIB

Kuku-Kuku Tajam dari Praktek Politik yang Menindas

Jumat, 24 September 2021 | 09:46 WIB

Utang Membengkak, Apakah Benar untuk Infrastruktur?

Jumat, 17 September 2021 | 14:48 WIB
X