• Rabu, 28 September 2022

Utang Membengkak, Apakah Benar untuk Infrastruktur?

- Jumat, 17 September 2021 | 14:48 WIB
Faisal Basri
Faisal Basri

TULISAN "76 Tahun Merdeka: Utang Kian Membubung dan Mencekik" yang diposting 18 Agustus lalu cukup banyak mendapat tanggapan. Salah satu yang masuk lewat kolom komentar di blog ini mengatakan:

“Ya, lihat juga donk utangnya untuk apa? Kalau utangnya adalah untuk membangun infrastructure diberbagai wilayah ya malah you harus bersyukur donk!! Lihat bagaimana lincahnya konesksitas lintas Sumatera sa’at ini setelah sebagian besar jalan toll sudah terhubung!! Bagaimana di NTT terbangun 8 bendungan untuk berbagai kebutuhan dasar disana!! Penambahan jumlah ruas toll lintas pulau jawa yg sangat significant yg membuat akselerasi kegiatan perekonomian berjalan begitu cepat dan masih banyak lagi infrastructure lain diseluruh Indonesia. Bicara itu harus juga berbanding lurus dgn realitas lapangan!!! Kalau you org dagang you pasti sangat bersemangat manakala banyak modal masuk untuk Pembangunan berbagai infrastructure, namun sayangnya maybe you hanya bisa kritik saja.”

Mari kita lihat ke mana peningkatan utang yang memungkinkan peningkatan belanja pemerintah lebih cepat ketimbang penerimaan pemerintah dari pajak. Apakah benar seperti komentar di atas? Serahkan pada data untuk menjawabnya.

Data peningkatan utang (Faisal Basri)

Selama pemerintahan Jokowi, lonjakan belanja paling tinggi bukan untuk pembangunan infrastruktur. Karena infrastruktur “murni” sejatinya tidak habis dipakai dalam satu tahun, maka alokasinya akan tercermin dari belanja modal. Kita bisa lihat sendiri dengan kasat mata pada tabel di atas bahwa belanja modal selama kurun waktu 20014-2019 hanya meningkat sebesar 21 persen. Peningkatan terbesar ternyata untuk bayar bunga utang (106 persen). Menyusul belanja barang yang naik 89 persen, lalu belanja pegawai 54 persen.

Belanja sosial hanya naik sebesar 15 persen.

Jika kita keluarkan pos belanja hibah dan belanja lainnya, maka setelah pandemi pun–sebagaimana terlihat dari perkembangan 2019-2022–peningkatan belanja terbesar masih dipegang oleh pos pembayaran bunga utang. Pos bantuan sosial menduduki posisi kedua dengan kenaikan 30 persen. Tentu kita bisa memahami kenaikan ini mengingat pemerintah harus lebih banyak mengalokasikan dana untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi.

Kondisi primary balance yang selalu negatif selama pemerintahan Jokowi menunjukkan pembayaran bunga utang memang sudah sangat membebani dan semakin berat. Praktik “gali lubang, tutup lubang” tak terhindari sepanjang pemerimaan pajak lebih lambat ketimbang pertumbuhan ekonomi.

Kondisi primary balance (Faisal Basri)

Halaman:

Editor: Dani Priatno PIN

Sumber: faisalbasri.com

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Aksi Tawuran Pelajar Cederai PTM

Minggu, 9 Januari 2022 | 20:30 WIB

Penyesalan Bus Buy The Service yang Dihentikan

Kamis, 6 Januari 2022 | 17:19 WIB

Menanti 5 Juta Anak yang Tak Berakte Perolehan Haknya

Selasa, 4 Januari 2022 | 18:46 WIB

Relawan Semeru Vs Relawan Capres

Kamis, 16 Desember 2021 | 07:31 WIB

Maskapai Garuda yang Malang

Senin, 1 November 2021 | 08:51 WIB

Demokrat Tuding Megawati Lengserkan Gus Dur?

Rabu, 6 Oktober 2021 | 09:30 WIB

Judicial Review Tidak untuk AD/ART Partai

Senin, 4 Oktober 2021 | 15:35 WIB

Yusril Tak Menggali Ide Demokrasi yang Sehat

Selasa, 28 September 2021 | 12:22 WIB

Kuku-Kuku Tajam dari Praktek Politik yang Menindas

Jumat, 24 September 2021 | 09:46 WIB

Utang Membengkak, Apakah Benar untuk Infrastruktur?

Jumat, 17 September 2021 | 14:48 WIB
X