Ketimbang Danai Beasiswa S3, Komisi V Sarankan Pilih Kesejahteraan Kades

Besarannya bisa berdasarkan tingkat prestasi masing-masing desa atau yang lainnya.

“Predator desa adalah realitas. Sementara belum ada payung hukum dana operasional desa," katanya.

Baca Juga: Kasus ODGJ Meningkatkan Hingga 20 Persen Karena Pandemi

Maka agar program desa dapat berjalan, terpaksa mereka menggunakan koceknya sendiri. Kasihan Kades kalau seperti ini terus,” pungkas Toriq.