• Kamis, 2 Februari 2023

Hamdan Zoelva: KLB Deli Serdang Bukan Kongres, Melainkan Kerumunan di Tengah Pandemi

- Jumat, 8 Oktober 2021 | 15:23 WIB
Kuasa hukum Partai Demokrat, Hamdan Zoelva (Foto: Dok PP Partai Demokrat)  (Dok PP Partai Demokrat)
Kuasa hukum Partai Demokrat, Hamdan Zoelva (Foto: Dok PP Partai Demokrat) (Dok PP Partai Demokrat)

Teropongpolitik.com, Jakarta - Kuasa hukum Partai Demokrat, Hamdan Zoelva menyatakan, Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang yang digelar Moeldoko dan dokter hewan Johny Allen, bukan merupakan sebuah agenda resmi partai, melainkan hanya kumpulan kerumunan orang di tengah pandemi Covid-19.

Pernyataan Hamdan Zoelva berdasarkan dari keterangan saksi fakta peserta KLB Deli Serdang pada persidangan lanjutan perkara Nomor 150/G/2021/PTUN-JKT di PTUN Jakarta, Kamis (8/10/2021) kemarin.

"Saksi dari pihak penggugat menerangkan, dia tidak mengetahui ada verifikasi peserta atau tidak dalam KLB. Dia hanya tahu ada 318 peserta yang hadir. Saya tanya, apakah 318 peserta itu adalah pengurus yang punya hak suara, yang punya SK, dia tidak tahu,” urai Hamdan dalam keterangan tertulis, Jumat (8/10/2021).

Menurut Hamdan Zoelva, saksi fakta pihak Moeldoko mengaku tidak mengetahui ada atau tidak pengurus DPD Partai Demokrat yang hadir di KLB Deli Serdang. Hal ini penting dijelaskan karena pendukung Moeldoko kerap bicara hanya mengakui AD/ART 2015.

Baca Juga: Siap Patahkan Gugatan Moeldoko, Mantan Ketua MK Hadirkan Saksi, Fakta dan Ratusan Bukti

"Bahkan berdasarkan AD/ART Partai Demokrat, ini AD/ART 2015 ya, untuk melaksanakan Kongres Luar Biasa harus dengan usulan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah DPD. Dan dia tidak tahu ada dari DPD hadir atau tidak,” ujar Hamdan menyayangkan pernyataan kubu Moeldoko.

Seirama dengan apa yang ingin disampaikan Partai Demokrat melalui Hamdan Zoelva, saksi fakta DPP Partai Demokrat pun mengaku tidak meneriman undangan KLB tersebut secara resmi.

Bahkan yang memalukan, saksi Partai Demokrat juga tidak menandatangi surat usulan penyelenggaraan KLB Deli Serdang.

Padahal seharusnya, usulan penyelenggaraannya itu diajukan oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah DPC.

Halaman:

Editor: Dani Priatno PIN

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Wow! Gaji Ferdy Sambo 35 Juta Biaya Bulanan 600 Juta

Jumat, 25 November 2022 | 16:44 WIB

Istana: Jangan "Nge-prank" Aparat Penegak Hukum

Selasa, 4 Oktober 2022 | 19:38 WIB

Draft KUHP Tidak Terbuka, BEM UI Demo di DPR

Selasa, 28 Juni 2022 | 16:05 WIB
X