• Senin, 28 November 2022

Lucu, Saksi Pihak KLB Deli Serdang Ternyata Mendukung AHY Sebagai Ketum

- Jumat, 17 September 2021 | 00:56 WIB
Kuasa Hukum dan sejumlah pengurus  DPP Partai Demokrat memberikan keterangan kepada pers usai sidang gugatan KLB Deli Serdang pada Kamis, 16 September 2021. (DPP Partai Demokrat)
Kuasa Hukum dan sejumlah pengurus DPP Partai Demokrat memberikan keterangan kepada pers usai sidang gugatan KLB Deli Serdang pada Kamis, 16 September 2021. (DPP Partai Demokrat)

Teropongpolitik.com, Jakarta - Upaya pihak Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang yang menggugat keputusan Pemerintah yang menolak mengesahkan hasil KLB yang diinisiasi kelompok Moeldoko, kena batunya dalam sidang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN )di Jakarta, pada Kamis, 16 September 2021 kemarin.

Dalam persidangan perkara Nomor 154 ini, Muklis Hasibuan, mantan Ketua DPC Labuan Batu, Sumatera Utara; M Isnaini, mantan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Ngawi, Jawa Tengah (Jateng); dan Ayu Palaretin mantan Ketua DPC Kabupaten Tegal, Jateng, diajukan sebagai saksi oleh pihak KLB Deli Serdang.

Dalam pemeriksaan silang, kuasa hukum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Mehbob, menanyakan kepada ketiga saksi, "siapa yang mereka pilih dalam Kongres V Partai Demokrat, tanggal 15 Maret 2020 di Jakarta?"

Ketiganya hadir dalam Kongres tersebut karena pada saat itu mereka masih menjadi pemilik suara yang sah, sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Baca Juga: Demokrat Nilai Bukti Yang Diberikan Kubu Moeldoko Tidak Nyambung

Jawaban ketiganya mengejutkan, sekaligus lucu. Baik Muklis, Isnaini dan Ayu sama-sama menjawab bahwa dalam Kongres V Partai Demokrat tersebut, mereka memilih Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum periode 2020-2025.

"Dengan kata lain, sampai saat ini para saksi tersebut tidak keberatan dengan kepemimpinan AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat," beber Mehbob.

Kuasa hukum DPP Partai Demokrat lainnya, Heru Widodo menegaskan, bahwa para saksi ini mempermasalahkan pemecatan mereka yang pada dasarnya adalah urusan internal partai.

"Padahal Undang-Undang Partai Politik, tegas. Bila ada permasalahan internal partai, maka diselesaikan di Mahkamah Partai," kata Heru.

Halaman:

Editor: Dani Priatno PIN

Sumber: DPP PD

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Wow! Gaji Ferdy Sambo 35 Juta Biaya Bulanan 600 Juta

Jumat, 25 November 2022 | 16:44 WIB

Istana: Jangan "Nge-prank" Aparat Penegak Hukum

Selasa, 4 Oktober 2022 | 19:38 WIB

Draft KUHP Tidak Terbuka, BEM UI Demo di DPR

Selasa, 28 Juni 2022 | 16:05 WIB
X