Sri Mulyani Klaim IKN Proses Pemulihan Ekonomi, Faisal Basri: Ya Tidak Bisa

TEROPONGPOLITIK.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati semula ingin anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN), yakni dalam pos program penguatan ekonomi senilai Rp 178,3 triliun digunakan untuk pembangunan ibu kota negara atau IKN.

Sri Mulyani mengklaim, pelaksanaan pembangunan ibu kota baru di tahap awal ini bisa dikategorikan sebagai proses untuk pemulihan ekonomi.

Itu makanya Sri Mulyani bakal merancang penggunaan sebagian dana PEN untuk pembangunan ibu kota baru.

Rencana itu disampaikannya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR pada Rabu, 19 Januari 2022, yang membahas evaluasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2021, program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021, serta rencana APBN dan PEN 2022.

Dalam raker tersebut, Sri Mulyani memaparkan bahwa tahap awal pembangunan IKN akan berlangsung pada tahun 2022-2024.

Baca Juga: Survei Perbankan BI Triwulan IV 2021: Pertumbuhan Kredit Baru Terindikasi Meningkat

Dalam tahap ini dilakukan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalanan, listrik, air, dan jaringan telekomunikasi.

Untuk membiayai pembangunan infrastruktur dasar di ibu kota negara tersebut, Sri Mulyani ingin menggunakan dana dari program PEN.

"Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) waktu itu menyampaikan akan membuat jalannya. Kalau memang bisa dieksekusi pada 2022, maka akan bisa kami anggarkan di Rp 178 triliun ini," urai Sri Mulyani.

Menanggapi pernyataan Menkeu Sri Mulyani, Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri merespons ihwal pemerintah yang akan menyisihkan dana program pemulihan ekonomi nasional atau PEN untuk pembangunan ibu kota negara (IKN).

"Apakah ibu kota baru bisa memulihkan ekonomi nasional dari Covid? Ya tidak bisa," kata Faisal Basri dalam wawancara live yang disiarkan di Youtube Kompas TV Kamis, 20 Januari 2022.

Baca Juga: Singgung Warga Sunda, Denny Siregar Tuntut Arteria Dahlan Dipecat

Menurutnya, agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN, caranya adalah dengan menunda pembangunan ibu kota baru.