• Sabtu, 3 Desember 2022

Program ‘Food Estate’ Dinilai Gagal, Legislator PKS Inisiasi Panja

- Senin, 3 Januari 2022 | 21:38 WIB
Pembukaan lahan hutan untuk proyek food estate di Sepang, Gunungmas Kalimantan Tengah (Istimewa/Greenpeace)
Pembukaan lahan hutan untuk proyek food estate di Sepang, Gunungmas Kalimantan Tengah (Istimewa/Greenpeace)

Yeka dalam webinar bertajuk ‘Apakah Food Estate Efektif Menghadapi Ancaman Krisis Pangan Saat Pandemi?’ penghujung Juli lalu.

Baca Juga: Venna Melinda dan Ferry Irawan Berencana Menikah

Yeka menguraikan, ada kemungkinan juga food estate ini bertentangan dengan UU Nomor 41/1999 tentang Kehutanan dan UU Nomor 18/2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 6/2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan.

Belum lagi, katanya, dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24/2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate.

“Ada potensi PermenLHK ini bertentangan dengan UU Kehutanan,” katanya.

Lola Abbas, Koordinator Nasional Pantau Gambut menilai, food estate masuk PSN membuat banyak keistimewaan tak wajar.

Mulai dari anggaran besar hingga regulasi-regulasi yang terkesan memaklumkan pelanggaran.

Lola pun menyinggung PermenLHK 24/2020. Dalam Pasal 19 disebutkan kalau kawasan hutan lindung yang tidak berfungsi lindung bisa jadi food estate.

Baca Juga: Shopee Beri Bimbingan Bisnis Bocah SD yang Jual Gambarnya Sendiri di Marketplace

Pada Pasal 30, mengatur, Keputusan Menteri tentang Pengelolaan Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP) dapat berlaku sebagai izin pemanfaatan kayu (IPK).

Halaman:

Editor: Dani Priatno PIN

Tags

Artikel Terkait

Terkini

HP 5G Paling Dicari di Tahun 2022

Minggu, 26 Desember 2021 | 17:05 WIB

HP 5G Paling Ditunggu di Awal Tahun 2022

Minggu, 26 Desember 2021 | 08:00 WIB

Kisah Inspiratif Pengusaha UMKM Surabaya

Minggu, 19 Desember 2021 | 11:52 WIB
X