Faisal Basri Ungkap Berbagai Kejanggalan Dalam Proyek KCJB

Teropongpolitik.com - Ekonom senior Faisal Basri mengungkap berbagai kejanggalan dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Hal tersebut karena awalnya sempat dijanjikan tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung pada akhirnya bisa menggunakan APBN setelah direstui oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Baca Juga: Gus Ami Ucapkan Selamat Pada KH Miftachul Akhyar dan Gus Yahya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) merestui itu melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021.

Perpres itu merupakan perubahan atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015 mengenai Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Dibolehkannya penyertaan modal yang bersumber dari APBN untuk proyek ini menuai kritik dari banyak pihak, salah satunya Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel.

Baca Juga: Buya Yahya Ungkap Muslim Tak Boleh Ucapkan Natal

Rachmat Gobel mengatakan, seharunya APBN tidak digunakan untuk pembiayaan kereta cepat karena sejak awal pun kesepakatannya adalah business to business.

Namun, kejanggalan soal proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tidak hanya berhenti pada soal pendanaan. Baru-baru ini, Faisal Basri menyoroti soal urgensi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung itu sendiri.

Menurutnya, kehadiran kereta cepat di banyak negara biasanya ditujukan sebagai substitusi (pengganti) transportasi pesawat.

Baca Juga: Menag Sampaikan Selamat Natal Kepada Umat Kritiani

"Karena pesawat itu tidak bisa ditambah terus, karena lalu lintas di udara harus dijaga. Jadi ini (kereta cepat) adalah substitusi dari pesawat," ungkapnya pada outube Akbar Faizal Uncensored pada 23 Desember 2021.

"Nah, kalau ke Bandung, kan, bukan substitusi pesawat (karena sudah banyak opsi transportasi lain)," ungkapnya dikutip 24 Desember 2021.