Taliban Bubarkan Komisi Pemilihan Afganistan

Teropongpolitik.com - Taliban bubarkan komisi pemilihan Afganistan hal demikian diutarakan seorang juru bicara pemerintah.

Jubir pemerintah mengatakan bahwa Taliban telah membubarkan komisi pemilihan Afghanistan yang mengawasi pemilihan selama pemerintahan yang didukung Barat sebelumnya.

Mengacu pada dua komisi pemilihan di Afghanistan, yakni Komisi Pemilihan Independen (IEC) dan Komisi Pengaduan Pemilihan Independen, Taliban mengatakan bahwa lembaga itu tidak perlu ada dan beroperasi.

Baca Juga: 2022 Tahun Macan Air, Shio Monyet dan Ular Sial

"Komisi-komisi ini tidak perlu ada dan beroperasi. Jika kami merasa perlu, Imarah Islam akan menghidupkan kembali komisi ini," tutur juru bicara Taliban Bilal Karimi pada hari Sabtu, 25 Desember 2021.

Sebagaimana diketahui, kelompok Taliban meraih kekuasaan pada Agustus ketika pemerintah yang didukung Barat meledak pada tahap akhir penarikan militer yang kacau oleh Amerika Serikat.

Didirikan pada tahun 2006, IEC diberi mandat untuk menyelenggarakan dan mengawasi semua jenis pemilihan, termasuk pemilihan presiden di Afghanistan.

Baca Juga: Begini Perasaan Ariel Terhadap BCL Sebenarnya

"Mereka telah mengambil keputusan ini dengan tergesa-gesa ... dan membubarkan komisi akan memiliki konsekuensi besar," tutur Aurangzeb, yang memimpin panel sampai jatuhnya rezim sebelumnya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Aljazeera.

Ia pun meyakini bahwa jika struktur komisi pemilihan ini ditiadakan, maka permasalahan di Afghanistan tidak akan pernah terpecahkan.

"Jika struktur ini tidak ada, saya 100 persen yakin bahwa masalah Afghanistan tidak akan pernah terpecahkan karena tidak akan ada pemilihan umum," kata Aurangzeb.

Baca Juga: Puluhan Mayat Berserakan, Saat Konflik di Myanmar

Sementara itu, Halim Fidai, seorang politisi senior di rezim sebelumnya, mengatakan keputusan untuk membubarkan komisi pemilihan menunjukkan bahwa Taliban tidak percaya pada demokrasi.

"Mereka menentang semua institusi demokrasi. Mereka mendapatkan kekuasaan melalui peluru dan bukan surat suara," kata Fidai, yang menjadi gubernur empat provinsi selama 20 tahun terakhir.