Republik Vanuatu selalu Serang Indonesia Lakukan Pelanggaran HAM

Teropongpolitik.com - Republik Vanuatu melalui perwakilannya rutin menyerang Republik Indonesia soal Hak Asasi Manusia di Papua pada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Serangan yang dilakukan Republik Vanuatu rutin dilakukan setiap tahunnya bahkan tahun ini melalui Perdana Menteri Vanuatu, Bob Loughman Weibur masih menyinggung soal pelanggaran HAM di Papua.

"Pelanggaran HAM terjadi luas di seluruh dunia, masyarakat Papua Barat terus menderita pelanggaran HAM," katanya dalam pidatonya di Sidang PBB, Minggu 26 September 2021

Baca Juga: Kemlu Tuding PBB Lupakan Kasus HAM Negara Maju

"Forum Pasifik dan pemimpin ACP diantara pemimpin lainnya telah meminta pemerintah Indonesia untuk mengizinkan kantor Komisi Hak Asasi Manusia PBB untuk mengunjungi Papua Barat dan memberikan penilaian independen," tambahnya.

Namun menurut Bob progresnya masih sedikit saat ini, dia berharap komunitas internasional serius melihat isu ini dan menanganinya secara adil.

Pidato Bob dibantah oleh Diplomat Indonesia Sindy Nur Fitry. Bahkan mempertanyakan pemahaman Vanuatu tentang hak asasi manusia (HAM), hingga bisa memberikan tudingan itu. Ditegaskannya negeri itu melakukan 'pemelintiran fakta'.

Baca Juga: Singapura Akui Angka Vaksin Tertinggi

"Vanuatu mencoba membuat dunia terkesan dengan apa yang di sebut kepedulian terhadap HAM, tapi kenyataanya versi HAM mereka dipelintir dan tidak menyebut tindakan teror yang tidak manusiawi dan keji yang dilakukan kelompok separtasi bersenjata," jelasnya dalam hak jawab.

Bahkan menurut Sindy, Vanuatu membantu mengadvokasi Gerakan separatisme dengan kedok keprihatinan terhadap hak asasi manusia.

Vanuatu juga terus berulang kali mencoba mempertanyakan status papua sebagai bagian dari Indonesia. Menurut Sindy ini melanggar tujuan dan prinsisp piagam PBB dan bertentangan dengan Deklarasi Prinsip Hukum Internasional Tentang Hubungan Persahabatan dan Kerjasama antar negara.

Baca Juga: Ada 9 Jutaan Orang Miskin dikeluarkan dari Program JKN

"Kami tidak bisa membiarkan pelanggaran terjadi berulang kali terhadap piagam PBB ini berlanjut di forum," katanya.

Berikut rangkuman serangan Republik Vanuatu terhadap pemerintahan Indonesia.